Ia membeberkan, indikasi tersebut ditemukan ketika melakukan penindakan terhadap sejumlah anggota legislatif di beberapa daerah.
Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan masyarakat mau melapor jika menemukan indikasi aliran dana narkoba kepada konstestan Pemilu 2024. Keempat, menjalin kerja sama dengan Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan instansi lain yang memiliki kewenangan dan keahlian dalam mengatasi peredaran narkoba. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran informasi dan upaya bersama memberantas penggunaan dana narkoba dalam pemilu.
"Ke depan kita akan menghadapi pesta demokrasi, Pemilu 2024. Saya minta seluruh jajaran reserse narkoba Polri sudah mulai memetakan dan mengantisipasi permasalahan terkait narkoba yang dapat menghambat perhelatan pemilu," kata Agus.
Apalagi ketika hal tersebut ternyata diindikasikan berasal dari para calon anggota legislatif, yang mana seharusnya mereka memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan kepemimpinan yang dilakukan oleh badan eksekutif dan mampu menjadi penyambung lidah rakyat dengan terus berpihak pada rakyat dan mementingkan kepentingan rakyat demi tegaknya asas demokrasi di Tanah Air.
Imbauan memang patut ditujukan kepada seluruh peserta dan calon pemimpin yang hendak berkontestasi dalam Pemilu 2024 agar mereka semua bisa jauh lebih transparan dalam mengatur hingga menerima dana, utamanya jika dana tersebut memang diindikasikan untuk kegiatan selama Pemilihan Umum berlangsung.
"Tidak bisa mengomentarinya karena hal tersebut terkait penanganan penegak hukum," katanya Idham, seperti dikutip Tempo
Laporan itu juga harus bisa diakses publik, kata dia, agar publik bisa menilai kewajaran laporan keuangan tersebut.
Bareskrim Polri mensyinyalir adanya indikasi aliran uang dari jaringan peredaran narkoba yang dipergunakan untuk pendanaan Pemilu 2024.
Hal itu dikatakan Jayadi, usia pihaknya mengungkap kasus peredaran barang haram tersebut yang menyeret sejumlah nama anggota legislatif.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan get more info pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Pihak KPU menegaskan bahwa mereka pasti melakukan pengecekan lebih lanjut. Terlebih, seluruh indikasi adanya kemungkinan dan juga potensi kecurangan yang dilakukan oleh pihak manapun dalam melangsungkan Pemilu, termasuk kemungkinan adanya aliran dana yang janggal pastinya menjadi atensi oleh pihak penyelenggara pemilihan umum tersebut dan juga beberapa instansi terkait lainnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) turut merespon mengenai adanya dugaan aliran dana narkoba yang digunakan untuk kepentingan perhelatan pesta demokrasi dan kontestasi politik pemilihan umum (Pemilu) pada tahun 2024 mendatang.
Bahkan, kata dia, polisi menemukan fakta bahwa sejumlah anggota dewan terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Namun, Jayadi masih enggan membeberkan siapa saja yang terlibat dalam jaringan itu.
“Saya kira kita mengikuti semua kekhawatiran black income atau uang dari kejahatan, apakah itu tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau narkoba, selama ini KPU dan PPATK sebagai lembaga yang memiliki wewenang menelusur aliran transaksi keuangan itu sudah bekerja sama dan selama ini kalau ada aliran mencurigakan disampaikan ke KPU,” kata Hasyim dalam keterangan diterima, Selasa (thirty/5/2023).